BIAYA PERKARA
E-COURT
INFORMASI PERKARA
JADWAL SIDANG
PENGADUAN
BICIS
PPID
SIDISWANA
SIPESUT
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MELALUI VIRTUAL MEETING DARI KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR
Bontang, (Humas PA)- Jum'at (19/6) bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Bontang, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang beserta seluruh pegawai mengikuti virtual meeting dengan agenda Pembinaan dan Pengawasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, Drs. Sukiman BP, S.H., M.H. dan Hatibiwasda.
Peserta yang mengikuti pembinaan melalui virtual meeting tersebut antara lain adalah Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Tenggarong, Pengadilan Agama Sendawar dan Pengadilan Agama Sangatta.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan timur menyampaikan agar semua Pengadilan di lingkungan PTA Kalimantan Timur Mempedomani Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.6 Tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru. Selain bekerja secara normal, juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, kepada Panitera dan Panitera Pengganti untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Berita Acara Sidang. Di akhir pembinaan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur menyampaikan Rekapitulasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas untuk pengadilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang menyampaikan perkembangan penanganan perkara, penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 04, dan persiapan Zona Integritas terkait powerpoint presentasi dan video profil. (Rs)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.